Upacara Bendera Memperingati Hari Amal Bhakti (HAB) Kementerian Agama Republik Indonesia Ke-74 Tingkat Kabupaten Dompu
DOMPUKAB.GO.ID – Memperingati Hari Amal Bhakti (HAB) Kementerian Agama Republik Indonesia ke-74 tingkat Kabupaten Dompu Jumat, 03/01/2020 Pukul 08.00 Wita di Lapangan Beringin Dompu berlangsung khidmat.
Kegiatan upacara dihadiri oleh jajaran Forkompinda, purnabakti Kemenag, Jajaran pejabat dilingkungan Kemenag Kab. Dompu bergabung dengan staf, TNI, POLRI, BRIMOB, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kapala MTs/MIN, Kepala KUA, Guru PNS DPK, Ikatan Guru Raudhatul Athfal (IGRA) dan Penyuluh Non PNS, Siswa-Siswi MI, MTS dan MA.
Yang bertindak sebagai Inspektuur Upacara mewakili Bupati Dompu, Asisten Pembangunan Kesra dan Setda Dompu, Ir. H. Rasyidin Suryadin, M. Si, sedangkan Komandan Upacara Abdul Basir, S. Ag (Wakasek MAN Dompu). Pembacaan Pancasila oleh Pembina Upacara, Teks Pembukaan UUD 1945 dibacakan oleh Kaimuddin, S.Pd (MAN Dompu), Pengucapan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia dibacakan oleh Ely Sulistia, M. Pd (Guru MTsN 2 Dompu), dan Pengucapan Kode Etik Kementerian Agama oleh Khairil Anwar, S. Pd. Paduan suara dari MTsN 1 Dompu dan MAN Dompu serta Korsik Kabupaten Dompu. Dan sebagai pelaksana Pengibaran Bendera Merah Putih adalah Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Kabupaten Dompu.
Ir. H. Rasyidin Suryadin, M.Si selaku Pembina Upacara membacakan amanat serentak Menteri Agama RI pada peringatan HAB ke-74, mengatakan memperingati tonggak peristiwa penting yang mempunyai arti khusus bagi bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi kaidah dan nilai-nilai kehidupan beragama, yaitu Hari Amal Bakti Kementerian Agama.
“Peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama merefleksikan rasa syukur kita kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, dan penghargaan terhadap jasa-jasa para perintis dan pendiri Kementerian Agama. Kita semua bisa berdiri di tempat ini, tidak lepas dari perjuangan dan pengorbanan generasi terdahulu”, ungkapnya.
Amanat Menteri Agama RI menegaskan penguatan identitas keagamaan dan penguatan identitas kebangsaan tidak boleh dipisahkan, apalagi dipertentangkan, tetapi harus dalam “satu kotak” untuk melahirkan moderasi beragama dan bernegara.
“Penguatan identitas keagamaan bila dipisahkan dari 4 spirit bernegara dapat melahirkan radikalisme beragama. Sebaliknya penguatan identitas bernegara bila dipisahkan dari spirit beragama dapat memberi peluang berkembangnya sekularisme dan liberalism”, ujarnya.
Keshalehan beragama dan loyalitas bernegara harus saling mendukung satu sama lain. Kita dapat menjadi umat beragama yang shaleh sekaligus menjadi warga negara yang baik. Mengutip pesan Pahlawan Nasional almarhum Jenderal Besar TNI Dr. Abdul Haris Nasution yang sangat relevan dengan misi yang dijalankan oleh Kementeian Agama, yakni, “Sebagai negara baru kita tidaklah sekadar ingin mengejar ketertinggalan terhadap negara-negara maju, melainkan sebagai orang beriman kita ingin membangun kehidupan bermartabat spiritual dan material dengan ridha Allah”, pungkasnya.
Sejalan dengan tema Hari Amal Bakti Kementerian Agama tahun 2020 ialah, “Umat Rukun, Indonesia Maju”, Menteri Agama RI mengajak seluruh jajaran Kementerian Agama di Pusat dan di Daerah, agar menjadi agen perubahan dalam memperkuat kerukunan antar umat beragama di Tanah Air. Kerukunan antar umat beragama merupakan modal kita bersama untuk membangun negara dan menjaga integrasi nasional.
Dari hasil pantauan langsung tim media Kominfo, usai upacara HAB Kemenag di Lapangan Beringin Dompu akan dilanjutkan dengan pengumuman juara lomba dalam rangkaian HAB Kemenag ke 74 Tingkat Kabupaten Dompu sekaligus penyerahan hadiah [TM KOMINFO]
Related For Upacara Bendera Memperingati Hari Amal Bhakti (HAB) Kementerian Agama Republik Indonesia Ke-74 Tingkat Kabupaten Dompu
Tim Gabungan Gelar Patroli Operasional Yustisi Penegakan Protokol Kesehatan
DOMPUKAB.GO.ID – Tim gabungan dari Polres Dompu, Kodim 1614/Dompu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Sat Pol PP, Dinas Kesehatan
TIM SRLT DIKUKUHKAN
DOMPUKAB.GO.ID – Menindak lanjuti Instruksi Presiden RI yang tertuang dalam SK Menteri Sosial, Nomor 170/HUK/2015 tentang penerima bantuan KIS