PERTEMUAN AWAL BPK DENGAN SKPD RESMI DIBUKA SEKDA
Suasana kegiatan pertemuan awal BPK NTB dengan SKPD Dompu di Gedung Dharma Wanita Persatuan. (foto:humasdompu)
DOMPUKAB.GO.ID – Menunjang kelancaran tata pengelolaan keuangan di Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Dompu. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengadakan kegiatan pertemuan awal dengan Bendahara di seluruh SKPD Dompu tahun anggaran 2016 dan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Dompu H. Agus Bukhari, SH, M.Si, di Gedung Dharma Wanita Persatuan (DWP) Dompu, Selasa (07/02/2017).
Saat menyampaikan sambutannya, Agus Bukhari menghimbau kepada seluruh bendahara untuk mengikuti kegiatan dengan baik guna mendapatkan hasil yang baik pula demi tercapaianya laporan keuangan yang akuntabel, imbaunya.
Sementera itu, Ketua Tim BPK mengatakan audit laporan keuangan ini bertujuan untuk memberikan opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. “Laporan keuangan Dompu tetap pada kondisi yang produktif sehingga BPK beropini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ungkapnya.
Dari pantauan langsung Humas Dompu, pertemuan awal yang dilakukan Tim BPK NTB tersebut mengagendakan beberapa hal yang berkaitan dengan Audit Laporan Keuangan, Pelaksanaan Audit dan tanya jawab terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemda Dompu TA. 2016.
Berkaitan dengan Audit Laporan Kauangan, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan keuangan yang bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dimulai tanggal 6 Februari sampai dengan 3 Maret 2017.
Sedangkan pada pelaksanaan audit LKP Dompu TA 2016, sasaran pemeriksaan secara interim dengan menilai sistem pengendalian interim (cara kuisioner), penilaian resiko pemeriksaan (diuji berdasarkan siklus akun), menentukan PM (planning materiality) yang berhubungan dengan laporan dan TM (tolerable misstatement) yang berhubungan dengan akun-akun atau pos-pos keuangan secara individual dan penentuan pemilihan sampel SKPD untuk pemeriksaan terinci laporan keuangan (namun, sampel bisa dilakukan pengujian mendalam pada saat pemeriksaan interim).
Untuk dokumen awal yang dibutuhkan, BPK membutuhkan Dokumen penutupan BKU dan BA penutupan KAS per 31 Desember 2016, softcopy register SPP, SPM, SP2D TA 2016 dari SKPD, print out rekening koran bendahara penerima dan pengeluaran periode Januari sampai 31 Desember 2016 dan 1 Januari 2017 sampai saat pemeriksaan.
Selain itu dibutuhkan juga bukti penyetoran sisa UP/TU dan bukti pengembalian belanja jika ada, SPJ fungsional SKPD selama TA 2016, Laporan realisasi anggaran, rekapitulasi fisik dan keuangan belanja barang dan jasa serta belanja moda.
Semua data-data tersebut dimasukan ke dalam form data berupa surat pernyataan kepemilikan rekening, rekapitulasi pengeluaran SP2D TA 2016, rekapitulasi perjalanan dinas yang disesuaikan dengan urutan nomor dan tanggal pelaksanaan, melampirkan surat pernyataan pemungutan dan penyetoran pajak serta daftar belanja barang/jasa, belanja modal dan belanja jasa konsultasi. Semua form diserahkan paling lambat 10 Februari 2017. (HUMAS)
Related For PERTEMUAN AWAL BPK DENGAN SKPD RESMI DIBUKA SEKDA
UPACARA HUT DOMPU 11 APRIL DITETAPKAN 16 APRIL
DOMPUKAB.GO.ID – Pada tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Dompu menyelenggarakan Festival Tambora Menyapa Dunia yang bertepatan dengan Hari Jadi Kabupaten
Ini Data Kewaspadaan Covid-19 Kabupaten Dompu 15 April 2020
DOMPUKAB.GO.ID – Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Dompu, Rabu (15/4/2020) merilis data Kewaspadaan Covid-19 Kabupaten Dompu tertanggal