PEMDA DOMPU RAIH PENGHARGAAN DARI MENTERI KEUANGAN
Piagam Penghargaan dari Menteri Kuangan Republik Indonesia. (Dok:Humas/Dompu)
DOMPUKAB.GO.ID – Keuangan Pemerintah Kabupaten Dompu yang dikelola secara optimal telah mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berturut-turut di tiga tahun terakhir (tahun anggaran 2014, 2015 dan 2016) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Setelah mendapatkan pengakuan WTP dari BPK. Pemda Dompu kembali mendapatkan pengakuan dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati dengan menganugrahkan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Dompu atas keberhasilan menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2016 dengan capaian standar tertinggi.
Penghargaan tersebut diserahkan oleh Wakil Gubernur NTB H. Muhammad Amin, SH dan diterima H. Burhanuddin, SH Kepala Dinas Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri (Kesbangpoldagri) Kabupaten Dompu pada acara Rapat Kerja Bupati/Wali Kota se-Provinsi NTB di Rinjani Ballroom Hotel Lombok Raya Mataram, Rabu (22/11/2017).
Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Dompu dalam meraih penghargaan dari BPK dan Menteri Kuangan, dikarenakan selama kepemimpinan Bupati Drs. H. Bambang M. Yasin terus memotivasi aparaturnya untuk menata dan mengelola keuangan dengan betul-betul memahami dan menghayati secara cermat dan teliti dengan perencanaan, penggunaan dan pelaporan keuangan yang lebih baik serta memantapkan dan meningkatkan pengawasan setiap program kegiatan sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku untuk kesejahteraan pembangunan Bumi Nggahi Rawi Pahu. HUMAS
Related For PEMDA DOMPU RAIH PENGHARGAAN DARI MENTERI KEUANGAN
Antisipasi Covid-19, Pemda Kabupaten Dompu Bahas Posko dan Pergeseran Anggaran OPD
DOMPUKAB – Dalam rangka meningkatkan langkah dan upaya pencegahan virus Corona (Covid-19), Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Dompu, melaksanakan Rapat
DOMPU DAERAH PROVOKASI
DOMPUKAB.GO.ID – KEBERHASILAN program sapi, jagung dan rumput laut telah menjadikan Kabupaten Dompu sebagai daerah yang memprovokasi daerah-daerah lain