DOMPU JADI KAWASAN PRIORITAS NASIONAL
DOMPUKAB.GO.ID – Pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Pengembangan Manusia dan Kebudayaan melaksanakan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Kelembagaan dan Kemitraan pada Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) yang dilaksanakan di Gedung PKK Kabupaten Dompu dihadiri sejumla kepala SKPD, para Kepala Desa Kecamatan Manggelewa dan Kilo, Kepala Pusat Kelembagaan Kawasan Perkotaan pada Badan Pengembangan Infrastruk Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktur Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa PDTT. Rabu, (12/4/2017)
Rakor yang dibuka secara resmi Wakil Bupati Dompu Arifuddin, SH mengatakan bahwa dengan adanya Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) akan terlaksana indentifikasi pemetaan sarana dan prasarana dalam kelembagaan dan kemitraan kawasan KPPN di Kabupaten Dompu. Ujar Wakil Bupati
adanya penetaan Kecamatan Manggelewa dan Kilo sebagai salah satu pusat pertumbuhan dari 39 pusat pertumbuhan di Indonesia ini sangat ditunjang dengan rencana pembangunan pelabuhan Nusantara di Kecamatan Kilo. yang nantinya akan menjadi gerbang tol laut dan penggerak utama pertumbuhan untuk pengembangan pangan, maritim, pariwisata dan industri di Kabupaten Dompu. Ungkap Arifuddin
Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa Dan Kawasan Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI yang diwakili oleh Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan Perdesaan Bapak DR. Ir. Awal Subandar, M.Sc mengatakan Dompu wajib berbangga karena terpilih menjadi salah satu kawasan perdesaan prioritas nasional, kiranya ini menjadi penting karena kita perlu pemahaman bersama untuk membangun kawasan perdesaan di Kabupaten Dompu, hal ini juga berdasarkan Nawacita ke 3 yaitu membagun indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan, dan diperkuat dengan undang-undang desa, dimana undang-undang tersebut mengamanatkan agar pembangunan desa menggunakan pembagunan kawasan perdesaan. ujarnya
rakor ini juga bertujuan program-program kementerian lembaga diharapkan akan lebih mudah untuk menjangkau wilayah desa-desa sehingga mewujudkan serta memajukan pembangunan di kawasan perdesaan, kata awal subandar. (HUMAS)