Bupati dan Wabup Dompu Pimpin Rakor Kepegawaian

Saturday, May 8th 2021. | BERITA

DOMPUKAB.GO.ID – Bupati Dompu Kader Jaelani dan Wakil Bupati Dompu H. Syahrul Parsan, ST. MT., Jumat (7/5/2021) melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan seluruh jajarannya di lingkup Pemda Dompu. Rakor ini, digelar dalam rangka membahas urusan Kepegawaian.

Rakor yang berlangsung di aula Pendopo Bupati Dompu ini, dihadiri juga Pj. Sekda Dompu H. Moh. Syaiun, SH. M.Si., Asisten III Setda Dompu Drs. H. Gaziamansuri, M.Ap, Inspektur Inspektorat Dompu Drs. H. Muhibuddin, M.Si dan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Dompu.

Bupati Dompu Kader Jaelani, meminta kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk lebih memahami fungsi dan tugasnya, ia juga
meminta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengidentifikasi masalah utama yang harus diselesaikan dengan cara membenahi dan mengelola organisasi secara lebih kuat.

“Ini yang mesti kita lakukan dalam menjalankan roda pemerintahan,” ujar Bupati, saat memberikan arahan kepada jajarannya di lingkup Pemda Dompu.

Menurut Bupati, untuk mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan yang baik, tentunya semua pihak harus sadar akan tugas dan tanggungjawab masing masing.
“Kita harus Ikhlas dan semangat dalam melaksanakan kewajiban sebagai ASN,” katanya.

Bupati meyakini, semua yang hadir disini adalah orang orang hebat. Akan tetapi, jangan pernah merasa puas dan teruslah bekerja demi memberikan yang terbaik untuk daerah dan masyarakat. “Mari bekerjasama demi mewujudkan kemajuan daerah dan masyarakat,” ajaknya.

Wakil Bupati (Wabup) Dompu H. Syahrul Parsan, ST. MT., juga menyinggung masalah disiplin pegawai, disiplin bukan berbicara mengenai jam mulai masuk kerja atau pulang kerja.”Disiplin itu lebih kearah
apa yang harus kita lakukan selama jam kerja,” ungkapnya.

Wabup memberikan contoh, sebelumnya ada beberapa item yang diintruksikan. Namun sayangnya, sampai hari ini belum juga dilaksanakan. “Seperti halnya masalah laporan keberadaan aset bergerak dan tidak bergerak. Masih banyak OPD yang belum juga menyampaikan laporan secara rinci,” bebernya.

Menurut Wabup, hal ini membuktikan bahwa sikap disiplin itu belum mampu dilakukan secara maksimal. Mestinya, harus memiliki kesadaran akan apa yang harus dilakukan. Bukan malah menunggu perintah (instruksi) baru bergerak.

“Bagaimana kita mau memberikan yang terbaik untuk daerah dan masyarakat, Sementara kita tidak disiplin dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab,” katanya.

Masih menurut Wabup, para pimpinan OPD juga berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pegawainya agar mereka lebih disiplin dalam bekerja. “Artinya pemimpin dalam suatu OPD adalah penggerak utama untuk menciptakan disiplin dalam menjalankan roda pemerintahan,” terangnya.

Lanjut Wabup, selain disiplin dalam bekerja, juga harus disiplin mengenai pengelolaan anggaran di masing masing OPD. Ia pun kembali mencotohkan, misalnya ada salah satu OPD memberikan bantuan anggaran kepada lembaga atau organisasi.

“Sebelum OPD memutuskan untuk memberikan bantuan anggaran, harus terlebih dahulu bagimana cara lembaga atau organisasi melakukan kegiatannya.Terutama mengenai rencana dan pelaporan tentang anggaran yang mereka gunakan. Kalau kita hanya memberikan bantuan anggaran tanpa meminta laporan, itu sama saja akan menimbulkan masalah. Ini yang harus dihindari,” paparnya.

Pada kesempatan ini juga, Wabup sempat menyinggung masalah pegawai honorer di lingkup pemerintahan. Ia pun meminta kepada seluruh pimpinan OPD untuk lebih peka dalam memberikan pembinaan terhadap para pegawai honorer.

“Keberadaan pegawai honorer tentu berdasarkan kebutuhan di OPD. Tapi kita juga harus lebih melihat bagimana kontribusi pegawai honorer dalam menjalankan tugas dan fungsinya di masing masing OPD,” Tandasnya. (TM KOMINFO