RAKOR PENANGGULANGAN KEMISKINAN NTB, WAKIL BUPATI : PEMDA AKAN SEGERA MENINDAKLANJUTI
Wakil Bupati Dompu Arifuddin, SH saat menghadiri Rakor penanggulangan Kemiskinan di Ballroom Lombok Raya Hotel. (foto: Humas/Dompu)
DOMPUKAB.GO.ID – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengadakan Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi NTB Tahun 2017 dengan Tema “Melawan Kemiskinan dari Desa” yang dilaksanakan di Ballroom Lombok Raya Hotel, Selasa (5/9/2017).
Program baru dalam melawan kemiskinan tersebut dibuka secara resmi Wakil Gubernur NTB dan dihadiri Wakil Ketua DPRD NTB, Ketua Unit TNP2K RI, Sekda NTB, Wakil Bupati Dompu beserta Wakil Bupati/Wakil Wali Kota se-Provinsi NTB, Akademisi, Pejabat Lingkup Pemprov NTB, Kepala Bappeda Kabupaten/Kota, NJO, Perwakilan Perbankan dan Penggiat Kemiskinan di Desa.
Melalui sambutannya, H. Muhammad Amin, SH, M.Si Wakil Gubernur NTB berkomitmen menempatkan penanggulangan kemiskinan sebagai program prioritas utama kerja pemerintah dengan menempatkan porsi anggaran lebih besar dengan menembus angka Rp. 1,7 Triliun pada APBD NTB tahun 2017.
Selain itu, dalam menyukseskan program penanggulangan kemiskinan, Wakil Gubenur yang juga menjabat sebagai Ketua TNP2K NTB, meminta kepada Pemerintah Desa di seluruh NTB agar memaksimalkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk menguatkan potensi khusus program pengentasan kemiskinan yang dapat meningkatkan kesejahteraan warga. ”Kita harus bisa mengsinkronkan program pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan Desa,” imbuhnya.
Dijelaskannya, progres penurunan kemiskinan NTB dari 2008-2016 terhitung cepat. Namun kemiskinan belum mencapai indikator kinerja RPJMD yang telah ditetapkan dengan menyisakan angka 16,07 persen per Maret 2017 atau 793,78 ribu orang. “Target kita pada akhir tahun 2018 sebesar 12,25 persen, untuk itu sinkronisasi program pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan desa mutlak dibutuhkan,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Bappeda NTB Ridwan Syah melaporkan, berdasarkan Basis Data Terbaru (BDT) ada 2,4 juta penduduk miskin dan rentan (hampir) miskin untuk desa/kelurahan di NTB. “Kita harus parsialkan penanganan kemiskinan dengan mensinergikan program pemprov, kabupaten/kota dan desa, sehingga penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan dengan cepat,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Dompu Arifuddin, SH yang ditemui usai acara mengatakan, bahwa Pemerintah Kabupaten Dompu akan segera menindaklanjuti arahan dari pemprov dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dengan melihat potensi yang ada di desa untuk dikembangkan.
“Seperti usaha Jamban yang dilakukan Rudi salah seorang warga di Kecamatan Pajo memiliki prospek yang bagus. Kedepan akan diakomodir melalui ADD dan tidak menutup kemungkinan potensi-potensi yang ada di desa lain akan dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri,” ujarnya.
Dari rakor tersebut, disepakati 8 rekomendasi sebagai rumusan untuk ditindaklanjuti dan di pedomani dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Nusa Tenggara Barat.
Dari pantauan langsung, kegiatan tersebut dilanjutkan dengan dialog strategis pengentasan kemiskinan yang disampaikan Ketua Unit TNP2K RI dan sejumlah Akademisi. Kemudian diakhiri dengan penandatangan kesepakatan untuk melakukan penanganan kemiskinan secara terpadu, yang merujuk pada satu data oleh Wakil Gubernur dan Wakil Bupati/Wakil Wali Kota se-Provinsi NTB. (HUMAS)
Related For RAKOR PENANGGULANGAN KEMISKINAN NTB, WAKIL BUPATI : PEMDA AKAN SEGERA MENINDAKLANJUTI
9 Kasus Baru Positif Covid-19 dan 2 Pasien Sembuh, Update 1 Januari 2021
DOMPUKAB.GO.ID – Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Dompu, kembali merilis data Kewaspadaan Covid-19 Tanggal 1 Januari 2021. Kasus
HINGGA HARI KEENAM TES CPNS PEMDA DOMPU BERLANGSUNG LANCAR
DOMPUKAB.GO.ID – Memasuki hari ke-enam tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemda Dompu dengan sistem