Paripurna DPRD, Pemkab. Dompu sampaikan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024
dompukab.go.id – Evaluasi terhadap penyelenggaraan pembangunan semester satu Tahun Anggaran 2024 telah dilakukan. Hasil evaluasi tersebut ditemukan beberapa aspek yang perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan yang berimbas pada penyesuaian APBD tahun 2024 dalam bingkai perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
Proses penyusunan perubahan anggaran diawali dengan penyusunan kebijakan umum perubahan APBD dan prioritas plafond anggaran sementara perubahan APBD tahun anggaran 2024, yang dilaksanakan dengan mengacu pada strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah kabupaten dompu yaitu Peraturan Bupati Dompu Nomor 24 tahun 2024 tentang perubahan RKPD Kabupaten Dompu Tahun 2024.
Hal tersebut disampaikan Sekda Dompu Gatot Gunawan Perantauan Putra, S. KM., M. Kes yang hadir mewakili Bupati Dompu H. Kader Jaelani pada Sidang Paripurna DPRD Dompu agenda penyampaian rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan prioritas plafon anggaran sementara perubahan APBD kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2024.
Sidang Paripurna dimaksud berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Dompu Pada Selasa, (30/07/2024).
Sidang dihadiri Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Dompu, Forkopimda Dompu, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Staf ahli bupati dan para asisten setda, Pimpinan Perangkat Daerah se-kabupaten Dompu, Para pejabat struktural dan fungsional lingkup pemda kabupaten dompu, Insan pers dan elemen penting lainnya.
Pada Kesempatan ini, Sekda juga menyampaikan terdapat lima hal yang melatar belakangi Pemerintah Daerah dalam melakukan perubahan APBD yang sedang berjalan yaitu:
Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran.
Keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.
Keadaan yang menyebabkan saldo tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan kembali dalam tahun berjalan.
Keadaan darurat,dan
Keadaan luar biasa.
”Hal tersebut sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipertegas lagi oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020,” Jelasnya.
Lebih lanjut Sekda menyebut, dalam perubahan RKPD Tahun 2024 terjadi perubahan asumsi pada postur APBD Tahun Anggaran 2024, yaitu:
Pada sisi pendapatan, terjadi penyesuaian pendapatan baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah maupun dari dana transfer dan lain-lain pendapatan yang syah.
Pada sisi belanja, sebagai akibat perubahan perolehan pendapatan daerah dan hasil evaluasi penggunaan anggaran pada semester pertama 2024, terjadi berbagai revisi dan penyesuaian terhadap belanja daerah.
Pada sisi pembiayaan, setelah dilakukan audit terhadap laporan keuangan daerah terdapat perubahan pada penerimaan silpa dari yang ditetapkan dalam apbd murni tahun anggaran 2024.
Perubahan asumsi dalam postur anggaran tersebut mempengaruhi target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Sehingga berdasarkan capaian kinerja tahun 2023, hasil evaluasi semester satu tahun 2024 dan perubahan asumsi anggaran pada tengah tahun berjalan, maka indikator makro pembangunan daerah mengalami beberapa penyesuaian yaitu :
Tingkat kemiskinan di targetkan menjadi 11,6 persen
Pertumbuhan ekonomi ditargetkan menjadi 4,5 persen
Indeks pembangunan manusia ditargetkan menjadi 72,3 poin;
Tingkat pengangguran terbuka ditargetkan menjadi 2,2 persen; dan
Gini rasio menjadi 0,3 poin.
Masih dalam penyampaian, Sekda menyebutkan, berdasarkan pada ketentuan definitif terkait dengan sumber-sumber pendapatan daerah, serta memperhatikan penyesuaian target indikator pembangunan daerah, dan keadaan silpa tahun 2023 yang telah di audit, maka perubahan struktur apbd kabupaten dompu dapat kami gambarkan sebagai berikut :
Pendapatan daerah yang semula sebesar rp. 1.195.084.385.960,00 (satu triliyun seratus sembilan puluh lima milyar delapan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) menjadi rp. 1.251.153.081.960,00 (satu triliyun dua ratus lima puluh satu milyar saratus lima puluh tiga juta delapan puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) atus atau bertambah sebesar rp. 56.068.696.000,00. (lima ratus enam puluh juta enam puluh delapan puluh enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)
Belanja daerah yang semula sebesar rp. 1.235.072.197.473,00 menjadi rp. 1.274.878.193.201,00 atau bertambah sebesar rp. 39.805.995.728,00.
Penerimaan pembiayaan yang berasal dari silpa tahun anggaran 2023 yang semula ditargetkan rp. 39.987.811.513,00 menjadi rp. 23.725.111.241,00 atau berkurang sebesar rp. 16.262.700.272,00 .
”Rancangan perubahan postur APBD tersebut merupakan langkah startegis untuk menyesuaikan kondisi anggaran daerah dengan kondisi terkini, serta menjawab kebutuhan pembangunan yang dinamis di kabupaten dompu,” Ujarnya.
Diakhir, mewakili Bupati Dompu, Sekda menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD kabupaten dompu dalam mengagendakan acara ini sebagai wujud dari kepedulian dan komitmen yang tinggi untuk terus melanjutkan pembangunan daerah.
”Semoga usaha dan ikhtiar kita semua dalam memajukan daerah yang sama-sama kita cintai ini mendapat keberkahan dan dirahmati Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa,” Ucapnya.
Sidang Paripurna agenda penyampaian rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan prioritas plafon anggaran sementara perubahan APBD Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2024 berlangsung aman dan tertib hingga akhir. (TM.KOMINFO)
Related For Paripurna DPRD, Pemkab. Dompu sampaikan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024
Data Covid-19 Di Kabupaten Dompu, Update 17 Agustus 2021
DOMPUKAB.GO.ID – Selasa 17 Agustus 2021, kasus positif Covid-19 di Kabupaten Dompu, bertambah. Dari jumlah 42 orang menjadi 54
Tambah 12 Kasus Positif Covid-19, Update 12 Januari 2021
DOMPUKAB.GO.ID – Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Dompu, kembali merilis data Kewaspadaan Covid-19 Tanggal 12 Januari 2021.