INI SARAN KETUA POKJA TNP2K MENANGGULANGI KEMISKINAN DOMPU
Pembahasan analisa belanja publik untuk penanggulangan kemiskinan Kabupaten Dompu. (Dok : Humas/Dompu)
DOMPUKAB.GO.ID – Salah satu isu yang paling krusial dalam penanggulanggan kemiskinan di Indonesia adalah Menajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dituntut untuk dapat dikelola dengan baik dan benar serta tepat sasaran.
Hal tersebut diungkapkan DR. Ariftasrif Ketua Pokja Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Republik Indonesia Bidang Advokasi Kebijakan Belanja Publik Daerah saat membahas analisa belanja publik untuk penanggulangan kemiskinan Kabupaten Dompu yang dipimpin secara langsung Bupati dan dihadiri seluruh kepala Dinas/Instansi di pandopo Bupati, Kamis (22/2/2018).
Ariftasrif mengungkapkan, setiap kepala daerah di Indonesia merespon isu kemiskinan yang beragam dan selalu berulang-ulang seperti menyalahkan Badan Pusat Statistik (BPS) atas data kemiskinan yang tidak menurun padahal sudah menginvestasi melalui banyak anggaran. Kemudian BPS dianggap salah menentukan kriteria orang miskin, salah mengukur kesmiskinan dan akurasi data khususnya Mikro. Respon kedua yakni salahkan kebijakan pusat mengenai anggaran dan kembali ke teori.
Semua tipe respon tersebut, merupakan respon yang melihat pada faktor eksternal dan bukan karena faktor internal yang jarang ditemukan di daerah yang mengedepankan adanya kesalahan dengan kebijakan melalui penganggaran APBD serta menggerakkan OPD dalam menjalankan program kerja yang prespektif dan interaktif.
“Kita harus punya tanggungjawab untuk perbaiki perencanaan anggaran dan tidak semata-mata menyalahkan faktor eksternal tapi mungkin ada kekeliruan kesalahan dalam proses perencanaan APBD. Ini misi kami yang juga mandat dari Wakil Presiden Yusuf Kalla ketua TNP2K untuk mencari peluang dengan melihat kesalahan dalam perencanaan anggaran selama ini,” ujarnya.
Dari hasil pemantauannya, bahwa Informasi Umum kemiskinan di Kabupaten Dompu terjadi penurunan. “Saya kira kita tahu tidak banyak kabupaten di NTB yang Progres penurunan kemiskinan tidak sebaik Dompu dan ini harus menjadi cambuk untuk menjadi lebih baik dari hari ini,” ujarnya.
Dari data yang diperoleh dari BPS, ia memaparkan kondisi kemiskinan Dompu terjadi penurunan 13,43 persen dan jumlah Penduduk miskin dan tingkat kemiskinan juga terjadi penurunan yang hanya menyisakan angka sebanyak 32.850 orang dengan jumlah keseluruhan penduduk sebanyak 241.888 jiwa. “Cuman ada masalah, yakni kesenjangan antar sesama orang miskin yang sedikit naik,” katanya.
Ia menambahkan, jarak antara garis kemiskinan dengan rata-rata pengeluaran orang miskin yang belum sempat keluar dari kemiskinan makin jauh. “Dompu berhasil mendorong orang keluar dari kemiskinan, tetapi orang yang dikeluarkan dari kemiskinan cenderung di atas keraknya. Sedangkan yang keraknya belum tersentuh secara maksimal,” ucapnya.
Kemiskinan yang semakin tertekan kebawah (Chronic Poor) terjadi karena kemiskinan dibuat kompleks bukan semata-mata karena tidak punya uang, tapi karena keadaan keluarga, lansia, rumah tidak layak huni dan pendidikan rendah yang walau dibantu dari sisi pekerjaan, tetap tidak bisa menjamin keluarga itu keluar dari kemiskinan. “Ini yang harus menjadi PR (pekerjaan rumah, red) kita untuk melengkapi keberhasilan pembangunan Dompu dengan cara harus dikroyok secara multisektoral, khususnya melalui APBD,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dalam menyelesaikan Kerak Kemiskinan ada dua lapis penyelesaian masalah, pertama yang sudah ditangani Bupati melalui Program Jagung yang terbukti menurunkan Kemiskinan terbaik di NTB. “Tapi kemiskinan paling bawah tidak bisa kita intervensi dengan cara yang sama, perlu perlakuan khusus melalui Social Protection System (Sistem Perlindungan Sosial),” ujarnya.
Menerapkan sistem perlindungan sosial, katanya akan berkaitan dengan penanganan kemiskinan secara Mikro bukan Makro. Lanjutnya, Mikro kemiskinan Dompu dari jumlah orang miskin dan siap miskin kapan saja adalah 114.038 jiwa, sedangkan warga miskinnya cuman 32.850. “Cara mengeluarkannya adalah melakukan intervensi terhadap Mikro yakni menangani secara langsung penduduk itu sendiri. Bila tidak, kemiskinan tidak akan mampu ditangani secara efektif di Dompu,” ucapnya.
Ia mengharapkan, kepada pemerintah daerah untuk dapat fokus memahami dengan sungguh-sungguh karateristik kemiskinan Mikro di daerah ini, karena tidak ada pembangunan disebut berhasil bila kemiskinan tidak berkurang. “Tapi, Alhamdulillah kita sudah memilih kepala daerah Dompu yang sudah tepat, faktanya kemiskinan menurun,” pujinya.
Disarankannya agar jangan berpikir dari mana harus memulai menangani kemiskinan, bisa dimulai dengan menangani masalah kesehatan dan pendidikan baik orang tua atau anaknya. “Penanganannya harus berdasarkan data yang jelas dengan menyesuaikan transformasi kondisi orang miskin yang ditangani secara bersama-sama dan harus terintegrasi melalui sistem perencanaan SIMDA sebagai basis data terpadu agar akuntabel dalam proses perencanaan dan penangannya.
Diakhir pembicaraannya, kembali ditekankan kepada pemerintah untuk dapat menyelesaikan kerak kemiskinan secara bersama-sama dengan penganggaran yang tepat serta menggerakkan OPD dalam menjalankan program kerja yang prespektif dan interaktif. “Menajemen APBD itu adalah kunci bagi percepatan penanganan kemiskinan di daerah,” ungkap Ariftasrif yang merupakan Putra asli Dompu dan terpilih menjadi Ketua Tim Komprehensi Isu Strategis Penanganan Kemiskinan Secara Ekonomi Republik Indonesia. HUMAS
Related For INI SARAN KETUA POKJA TNP2K MENANGGULANGI KEMISKINAN DOMPU
Pemkab Dompu Gelar Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Kepala Desa Terpilih
DOMPUKAB.GO.ID – Kamis, 26 Desember 2019 ini 23 Kepala Desa hasil Pemilihan Serentak 12 November 2019 lalu, Pelantikan dilaksanakan
Pengurus Orari Lokal Dompu Resmi di Lantik
bertempat di Aula Gedung Golkar Kab.Dompu, Ketua Umum dan DPP serta Pengurus Organisasi Amatir Radio Republik Indonesia (ORARI) Lokal