Pimpin Rakor MBG, Sekda Dompu: Perkuat Ketahanan Pangan dan Koordinasi Lintas Sektor

SetdaDompuKab - Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu, Gatot Gunawan Perantauan Putra, SKM, M.MKes memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Satuan Tugas Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) bertempat di Ruang Rapat Bupati Dompu, Jum'at  21/11/2025.

Rapat koordinasi yang diagendakan dihadiri Kejari Dompu, Perwakilan Forkopimda, Pimpinan OPD terkait  serta Para Koordinator Program MBG Tingkat Kabupaten Dompu.

Dalam arahannya, Sekda Gatot Gunawan PP menegaskan bahwa MBG tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan gizi bagi peserta didik, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam memperkuat ketahanan pangan daerah.

Makanan bergizi gratis identik dengan produk lokal yang menjadi cerminan dari kemandirian dan ketahanan pangan di tingkat yang paling dasar.

“Program ini memastikan bahwa pangan yang dikonsumsi berasal dari masyarakat setempat, sekaligus memperkokoh pondasi ketahanan pangan daerah,” ujarnya.

Disampaikan Sekda bahwa dengan memaksimalkan penggunaan bahan pangan lokal, pemerintah daerah ingin memastikan program ini mampu menggerakkan ekonomi masyarakat, melibatkan petani, UMKM, dan sentra produksi pangan lokal di Kabupaten Dompu.

Sekda  juga menjelaskan tentang kesiapan Sentra Produksi Pangan Gizi (SPPG) sebagai pusat penyedia bahan makanan untuk MBG.

Menurut Sekda saat ini terdapat sembilan SPPG yang tersebar di enam kecamatan, sementara dua kecamatan lainnya masih dalam tahap survey lokasi untuk menentukan titik SPPG baru.

Selain itu, terdapat empat lokasi kategori daerah terpencil yang memerlukan perhatian khusus terkait distribusi MBG.

"Keempatnya berada di Kecamatan Woja, yaitu, Desa Saneo, Desa Serakapi, Desa Mumbu, dan Desa Riwo, Wilayah tersebut memiliki tantangan akses, sehingga Satgas MBG diminta menyiapkan strategi distribusi yang lebih antisipatif", terangnya.

Di waktu yang sama  Kepala Kejaksaan Negeri Dompu Lusiana Bida, SH. MH. dalam rapat tersebut menegaskan pentingnya penguatan koordinasi antar OPD yang tercantum dalam Diktum Surat Keputusan Bupati tentang Satgas MBG.

“Koordinasi lintas sektor harus ditingkatkan. Semua OPD yang masuk dalam SK Satgas MBG harus bergerak dalam satu kesatuan. Kejaksaan siap melakukan pendampingan  agar seluruh proses berjalan transparan dan sesuai aturan", katanya.

Sementara itu Kepala Dinas Ketahanan Pangan Ilham, SP. menekankan bahwa seluruh bahan pangan dan alat pendukung yang digunakan dalam program MBG wajib melalui uji sampel sebelum proses produksi dimulai.

“Semua bahan dan alat pendukung MBG wajib melalui uji sampel. Ini penting untuk menjamin keamanan dan kualitas pangan. Tim teknis kami akan turun langsung melakukan pengecekan lapangan,” tegasnya.

Perwakilan Kodim 1614/Dompu menyampaikan dukungan penuh TNI terhadap pelaksanaan MBG, khususnya dalam aspek kesiapan lapangan.

“Anggota TNI selalu siap di lapangan dan terus melakukan koordinasi dengan koordinator MBG yang ada di kecamatan maupun SPPG yang tersebar di seluruh Kabupaten Dompu. Kami siap membantu memastikan kelancaran program,” ungkapnya.

Kesempatan yang sama juga disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Omiyati Fatimah, S. Sos., M.PH yang menegaskan bahwa pengawasan mutu pangan harus dilakukan secara ketat.

 “Pengawasan dilakukan mulai dari penyedia, proses penyimpanan, hingga konsumsi di sekolah. Standar gizi dan keamanan pangan menjadi prioritas utama", jelasnya.

Mengakhiri rapat, Sekda Gatot Gunawan PP meminta seluruh unsur Satgas MBG memperkuat kerja kolaboratif dan segera merampungkan seluruh persiapan teknis, termasuk pelaporan berkala.

“Kunci keberhasilan kita ada pada kerja kolektif. Semua unsur OPD, TNI/Polri, Kejaksaan, sekolah, dan masyarakat, harus berjalan dalam satu komando Satgas MBG. Kita ingin Dompu menjadi Daerah yang disiplin dan siap menjalankan program Makanan Bergizi Gratis,” tegasnya. (Prokopim).