WAKIL BUPATI DOMPU HADIRI FGD DAN DEKLARASI NTB DAMAI
Wakil Bupati Dompu H. Syahrul Parsan, ST, MT dalam kegiatan Focus Grups Discussion (FGD) dan Deklarasi NTB Damai dengan Tema Merajut Keberagaman Dalam Bingkai Persatuan Masyarakat NTB, Mataram Senin (28/2/2022).
DOMPUKAB.GO.ID – Dalam menciptakan keamanan ketertiban dan konduktifitas Nusa Tenggara Barat (NTB). Pemerintah Provinsi NTB bersama Polda, Danrem 162 Wira Bhakti dan DPRD NTB, mengadakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dan Deklarasi NTB Damai dengan Tema Merajut Keberagaman Dalam Bingkai Persatuan Masyarakat NTB.
Kegiatan yang dilaksanakan di Ball Room Meeting Lombok Raya Hotel tersebut dihadiri seluruh Pimpinan Daerah, Ketua DPRD Kota/Kabupaten dan Ketua Organisasi Masyarakat, Senin (28/2/2022).
Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Dompu H. Syahrul Parsan, ST, MT menyampaikan, kondisi keamanan dan ketertiban di wilayahnya dalam keadanaan kondusif. Namun, tidak dipungkiri ada beberapa permasalahan kenakalan remaja dan sedang dilakukan penanganan oleh pihak Kepolisian dan TNI.
“Alhamdulillah, daerah kami sampai saat ini masih dalam keadaan kondusif,” ungkap Wabub.
Wabub menjelaskan lebih jauh, permasalahan yang terjadi di NTB tidak jauh dari Faktor Ekonomi dan Sosbud yang diawali dari faktor Politik, begitu juga di Kabupaten Dompu seperti konflik lahan yang ada di Kecamatan Hu’u dan konflik tapal batas antara Kecamatan Kempo dan Kecamatan Pekat yang dapat menimbulkan pertumpahan darah dan pemblokiran jalan.
“Persoalan-persoalan ini, pemerintah bersama Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, merespon dengan cepat untuk menyelesaikannya, begitu juga dengan masalah pembokiran jalan, kami langsung turun untuk menanganinya,” ungkap Wabub.
Terkait masalah Narkoba, Wakil Bupati mengharapkan kepada pihak keamanan, khususnya Kepolisian melalui Kapolda NTB untuk membumi hanguskan peredaran barang haram yang dapat merusak masa depan generasi Indonesia, khususnya di Kabupaten Dompu.
“Kami harap para pelaku pengedar dan penjualnya, betul-betul ditindak tegas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Negara ini,” harap Wabub.
Sebelumnya, Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi NTB Drs Lalu Gita Aryadi mengharapkan kepada seluruh pimpinan daerah untuk mampu menciptakan keamanan ketertiban dan konduktifitas di wilayahnya serta mampu mengajak masyarakat untuk menjaga keberagaman sosial budaya dan agama. “Apabila hal ini tidak mampu kita jaga dengan baik, maka proses pembangunan akan menjadi terhambat,” ungkap Lalu Gita.
Ia menambahkan, menjaga keharmonisan dan keberagaman ditengah masyarakat tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, melainkan butuh kerjasama seluruh pihak baik TNI-POLRI, Ormas maupun Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan pemuda. “Bila kita mampu menjaganya, maka hal-hal yang dapat menimbulkan ancaman Perdamaian antar suku, Agama, Ras maupun antar golongan dapat dihindari,” ujarnya.
Sebelum mengakhiri sambutanya, Lalu Gita mengatakan, kegiatan MotoGP di NTB yang akan dilaksanakan dibulan Maret tahun ini, diharapkan kepada seluruh elemen pemerintah dan masyarakat baik ditingkat Provinsi NTB maupun di Kota/Kabupaten untuk mampu menciptakan keamanan, ketertiban dan konduktifitas di daerahnya.
“Dengan adanya ajang MotorGP ini, NTB akan menjadi sorotan dunia. Oleh sebab itu, mari kita saling bahu-membahu menjaga situasi yang aman dan kondusifitas. Apabila kegiatan ini berlangsung lancar maka kemungkinan akan terselenggara kembali dan sebaliknya apabila ada konflik maka kecil kemungkinan kegiatan tersebut dapat terselenggara kembali,” tutupnya sekaligus membuka acara FGD dan penandatanganan Deklarasi NTB Damai oleh Forkopimda provinsi, seluruh Walikota/Bupati dan Ketua DPRD se-NTB serta Ketua Ormas.
Kegiatan dilanjutkan dengan, diskusi Tanya jawab yang dipandu Moderator Drs. Iksan M. Amin, M.BA dengan Nara Sumber Danrem 162 diwakili Dandim 1606 Mataram Letkol Armet Arif Rahman, Kapolda NTB yang disampaikan Kasubdit KAM Intelkam AKBP M. Yunus
Dari hasil diskusi tersebut, dismpulkan bahwa Pemerintah, TNI-Polri dan seluruh elemen masyarakat harus menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dan ketuhanan Yang Maha Esa, mengutamakan musyawarah dan mufakat di setiap perbedaan pendapat.
Selain itu, Pemerintah dan TNI-Polri serta seluruh elemen harus mampu mendorong terciptanya masyarakat berkeadilan sosial dengan mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi maupun golongan dan mendukung penegakan hukum yang adil di Bumi NTB.
Kegiatan FGD dan Deklarasi NTB Damai yang berakhir pukul 14.30 Wita tersebut berjalan dengan aman dan lancar. (Kominfo)
Related For WAKIL BUPATI DOMPU HADIRI FGD DAN DEKLARASI NTB DAMAI
4 Kasus Baru Positif Covid-19 Dan 2 Orang Dinyatakan Sembuh, Update 29 Mei 2021
DOMPUKAB.GO.ID – Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Dompu, kembali merilis data Kewaspadaan Covid-19 Tanggal 29 Mei 2021.
Pj. Gubernur NTB Mayjen TNI (Purn) Dr. Hassanudin lakukan Kunjungan Perdana di Kabupaten Dompu
Pejabat Gubernur Nusa Tenggara Barat, Mayjen TNI (Purn) Dr. Hassanudin bersama rombongan bersilaturahim di Kabupaten Dompu, Kamis (25/07/24). Kehadiran