DESA KADINDI RAIH PENGHARGAAN DESA GOOD GOVERNANCE PENGELOLA KEUANGAN
DOMPUKAB.GO.ID – Setelah tampil mewakili Kabupaten Dompu sebagai Model Desa Benderang Informasi Publik (DBiP) tingkat Nasional di Nusa Tenggara Barat bersama 16 desa lainya.
Kembali, Desa Kadindi Kecamatan Pekat menjadi satu-satunya desa yang mewakili Kabupaten Dompu meraih penghargaan dari Direktorat Jendral Perbendaharaan Provinsi NTB sebagai Desa Prospektif Penyelenggara Good Governance dalam pengelolaan keuangan Desa.
Penghargaan tersebut diberikan langsung Gubernur NTB pada acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di Gedung Graha Bhakti Mataram, Jum’at (15/12/2017).
Tauhid Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kepala Kantor Provinsi NTB mengungkapkan, penghargaan ini diberikan karena setelah dipantau ada sebanyak 10 Desa yang patut memperoleh pengakuan sebagai Desa Prospektif Penyelenggara Good Gocernance dalam pengelolaan Keuangan Desa.
“Pengakuan ini merupakan ekstensi dari dikeluarkannya pengakuan pada tahun lalu terhadap desa-desa yang saat ini kami pandang patut untuk dimasukkan dalam kategori Desa Pelopor Good Governance dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa,” ungkapnya.
Ditempat terpisah, Dori Wanto, Amd Kepala Desa Kadindi membeberkan rahasia sehingga meraih penghargaan dari Direktorat Jendral Perbendaharaan Provinsi NTB. “Kerja kami sangat sederhana, caranya sangat mudah dengan memperkuat pelaporan keuangan menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa yang telah tersedia,” katanya usai acara.
Ia menambahkan, hal-hal yang dilaporkan harus sesuai dengan kegiatan riil dilapangan yang dianggarkan melalui APBDes. “Capaian dan pembayaran pajak juga rutin kami laksanakan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan,” ucapnya.
Dari pantauan langsung, acara penyerahan DIPA berjalan dengan sukses yang dihadiri Gubernur NTB, Ketua DPRD Provinsi NTB, Kapolda NTB, Bupati/Wakil Bupati, Wali Kota/Wakil Wali Kota se-NTB, Pejabat Lingkup Provinsi NTB, Ekonom Kementerian Keuangan NTB, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia NTB, Kepala Badan Pusat Statistik NTB, Kepala Perwakilan BPK, Kepala Perwakilan BPKP NTB, Direntur Utama Bank NTB, para pimpinan lembaga di NTB, Camat dan Kepala Desa. HUMAS